Diskriminasi, Dosen Bercadar Dipecat Rektor UIN Jakarta

(Ambiguistis) - Rektor universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada mengaku pernah memberhentikan dosen wanita di kampusnya yang bersikap dan berpandangan ekstrem di luar batas sewajarnya. Dosen itu sempat diberi pilihan untuk menanggalkan cadar saat memberikan kuliah, namun menolak hingga akhirnya diberhentikan.


"Pernah kami lakukan tindakan tegas kepada dosen yang memang terindikasi gerakan-gerakan radikal," ujarnya di gedung rektorat UIN Jakarta, Ciputat, Sabtu (29/7).

Pemberhentian terhadap dosen wanita itu dilakukan pihak kampus pada tahun lalu. "Itu tahun lalu, karena memang yang bersangkutan pernah kami panggil dan lakukan interogasi. Kami berikan pilihan dan dia malah memilih aktif kegiatan organisasinya itu," lanjut Dede.

Dia pun enggan merinci organisasi dan kegiatan apa, yang di luar batas kewajaran sang dosen, sehingga sanksi tegas pemberhentian dikenakan. "Saya lupa waktu itu apa, tapi memang dia akui dan dia pilih seperti itu," ujar Dede.

Pihak kampus mengetahui dosen tersebut berpandangan berbeda, setelah pihaknya meminta dosen itu untuk menanggalkan cadar saat memberi perkuliahan, namun dia menolak. Saat itu sang dosen memiliki argumennya untuk mempertahankan bercadar.

Ditambahkan dia, menurut aturan kampus, dosen wanita tidak boleh menggunakan cadar saat mengajar. Kepada dosen yang telah dikeluarkan itu, Dede mengaku telah memberikan pilihan yang demokratis.

Karena yang bersangkutan tetap berkeras dengan pendiriannya, pihak kampus lalu mengambil langkah tegas memecatnya. Sedang untuk dosen pria, Dede mengaku bentuk pengawasannya lebih sulit.

Apalagi banyak dosen UIN yang memiliki penampilan sama, mulai celana cingkrang, hingga memelihara jenggot. Selama tidak ada laporan tentang aktivitas dosen tersebut, pihaknya tak bisa memberikan sanksi apapun.

"Saya tidak terlalu jauh mengidentikan itu dari busana dan cara berpakaian dosen, pekerja atau mahasiswa di sini, tapi jika ada indikasi dan bukti kami tindak tegas," katanya.

Begitupun dengan dosen yang terkait dengan HTI, dan organisasi radikal lainnya, pihaknya tidak punya data. Alhasil, pengawasan yang dilakukan pihak kampus dirasakan masih sangat lemah sekali.

"Untuk berapa jumlah dosen atau mahasiswa yang terlibat HTI, tidak ada data yang masuk. Hingga kini, kami belum mengeluarkan dosen atau mahasiswa yang berafiliasi dengan HTI," tukasnya. (Ambi/Merdeka)

Komentar Kak Ambi

Disebutkan di atas bahwa memang peraturan lembaga tidak mengizinkan dosen yang perempuan memakai cadar. Di sini sudah tercium diskriminasi. Kenapa dosen muslimah dilarang bercadar sedangkan padahal cadar dalam Islam adalah busana yang sah.

Kemudian, sang rektor melakukan pemecatan padahal baru diduga. Terkait indikator sebuah organisasi disebut radikal pun tidak dijelaskan secara rinci. Definisi radikal pun selalu mengarah kepada Islam.

Dalam berita di atas juga sang rektor mengatakan ada pelaranga atribut bagi laki-laki semisal celana cingkrang dan jenggot. Tidak lain hal ini adalah syari'at dalam Islam. Boleh jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama namun menghormati perbedaan pendapat yang bukan masalah dasar dalam Islam tidaklah perlu diperuncing.

Sang rektor mengatakan telah memberikan pilihan kepada sang dosen bercadar untuk melepaskan cadarnya. Namun hal itu ditolak. Lucunya, sang rektor mengatakan itu pilihan demokratis. Demokratis dari mana? Itu jelas intimidasi, jika tidak mau A maka harus B. Itu namanya memberikan pilihan yang sama sekali tidak demokratis sebab jika demokratis harusnya ambil suara terbanyak.

Perlu diingat, Pancasila itu berdasarkan pada hukum Tuhan pada sila ke-1. Dalam Islam, Allah selaku Tuhan umat Islam memerintahkan untuk menutup aurat. Dalam menutup aurat itu ada perbedaan ulama. Ada yang menyatakan cadar itu wajib dan ada yang sunnah. Dan pandangan ulama itu dalam Islam sangat dihormati sehingga hukum cadar baik yang wajib atau sunnah adalah sah.

Lantas, ketika ada yang mengintimidasi cadar atau atribut keislaman lain maka jelas ia telah menodai Pancasila. Seolah membela Pancaila tapi faktanya dia sendiri yang menodai kebhinnekaan. Lalu, perlu diingat pula ada UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara menjamin kebebasan warganya untuk menerapkan ajaran agamanya.