Membantah Ustadz "Salafy" Soal Larangan Demonstrasi di Negara Demokrasi - Syaikh Farid Ahmad Okbah

Tags

(Ambiguistis) - Syubhat disebarkan oleh beberapa kalangan termasuk dari kalangan ustadz. Salah satunya ketika membahas tentang mana negara Islam dan mana negara kufur. Sudah jelas sekali bahwa negara Islam adalah negara yang menerapkan hukum Islam. Bukan hanya sebagian saja diterapkan melainkan pengambilan setiap keputusan dilandaskan pada Al Quran dan Sunnah. Berbeda dengan negara kufur, mereka menggunakan hukum selain hukum Islam untuk menjalankan negara. Termasuk negara kufur pula jika hanya menerapkan sebagian syariat dan menghapus sebagian syariat Islam lainnya.

Kemudian syubhat kedua adalah tentang status negara demokrasi. Sebagian orang menyebarkan syubhat bahwa negara demokrasi sekalipun selama beberapa syariat masih diterapkan maka tetap wajib ditaati pemerintahannya. Padahal hukum demokrasi itu sendiri dalam Islam sangat ditentang. Terutama pada pengambilan hukum karena Islam tidak mengenal cara voting. Voting di sini memang tidak selalu buruk tapi jika kaitannya dengan penerapan hukum maka tidak ada kata voting melainkan kembali Al Quran dan Sunnah.

Tidak jauh dengan akhir-akhir ini diperbincangkan. Ada beberapa kalangan ustadz "salafy" yang menyatakan haram berdemonstrasi. Bahkan ada salah satunya berkata kasar dengan menghalalkan darah para pendemo. Mereka menyamakan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan Arab Saudi yang monarki atau kerajaan. Ini kesalahan yang luar biasa. Memahami politik sangatlah penting sebelum berpendapat masalah pemerintahan.

Negara yang tidak sekalipun mengakui Islam sebagai sumber hukum negara tidaklah pantas disebut sebagai negara Islam. Bahkan pemerintahnya pun tidak secara mutlak ditaati. Berbeda dengan negara yang mana penetapan hukum negara dilakukan dengan syuro berdasarkan syariat Islam secara kaffah.

Kaitannya dengan demonstrasi, negara demokrasi tidak pernah melarang demonstrasi. Akan sangat aneh jika ada kalangan yang melarang demonstrasi tapi sebenarnya difasilitasi. Dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa demonstrasi atau mencurahkan pendapat di jalan itu diperbolehkan dengan tata tertib tertentu.

Lantas mereka yang mengagungkan pemerintah demokrasi dengan ulil amri sepertinya termakan omongan sendiri. Saat ulil amri mereka meyakini bahwa demonstrasi itu halal, justru mereka sendiri menentang pemerintah dengan mengeluarkan fatwa larangan demonstrasi.


EmoticonEmoticon