Presiden Kok Mau Misahin Agama dengan Politik, Coba Baca Ini Dulu

(Ambiguistis) - Belakangan ini topik hubungan agama dengan negara kembali menjadi perbincangan publik. himbauan Jokowi agar tidak mencampuradukkan persoalan agama dengan politik telah menuai kritik dari sejumlah tokoh Islam. Memisahkan agama dari politik dinilai sama saja merubah negara menjadi sekuler. Padahal ideologi sekuler jelas bertentangan dengan keyakinan mayoritas rakyat indonesia.


Namun demikian, di tengah derasnya hujan kritik tersebut, ternyata ada juga tokoh dari ormas Islam yang mengamini seruan Jokowi tersebut. Ketua Umum ormas salah satu ormas besar di Indonesia membenarkan bahwa memisahkan negara dengan persoalan politik selaras dengan ajaran Islam. Baginya, dalam berpolitik tidak perlu bawa-bawa agama. Demikian juga sebaliknya, dalam beragama juga tidak perlu berpolitik. Politik tidak boleh dicampuradukkan dengan agama. Sebab, jika politik dan agama digabungkan, maka politik akan menjadi radikal. Ketika ada oposisi, maka oposisi akan disingkirkan atas nama kafir, murtad dan lain sebagainya.

Agama itu sesuatu yang suci, sementara politik kotor. Maka sesuatu yang suci jangan dicampurkan dengan yang kotor. Karena itu, sebuah kaidah yang biasa diulang-ulang oleh mereka yang berpemikiran seperti ini ialah; la siyasata fid din wa laa din fis siyasah (tidak ada politik dalam beragama dan tidak ada agama dalam berpolitik).

Ide yang Hendak Memisahkan Agama dengan Negara


Sulit dipungkiri bahwa diantara penyebab kemunduran peradaban barat pada abad pertengahan (baca; zaman kegelapan) adalah adanya dominasi gereja yang mengatur kebijakan pemerintah. Saat itu, raja diatur oleh gereja. Efeknya, siapapun yang membawa pemikiran dan bertentangan dengan doktrin gereja, maka layak baginya untuk mendapatkan hukuman.

Namun sayangnya, banyak doktrin gereja tidak sejalan dengan perkembangan ilmu sains. Pembunuhan Nicholas Coppernicus dan Galileo Galile sebagai ilmuwan yang menyatakan teori peredaran bumi mengelilingi matahari, menjadi salah satu bukti pertentangan doktrin gereja dengan sains. Kondisi inilah yang kemudian muncul semangat memisahkan peran agama dalam aturan Negara.

Sementara agama Islam jelas tidak pernah mengalami sejarah yang demikian. Karena memang tidak ada ajarannya yang bertentangan dengan perkembangan sains ataupun menyalahi hajat hidup manusia. Justru dalam perjalanannya, Islam menjadi penuntun yang membimbing para negarawan dalam kehidupan berpolitik hingga mampu menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat.

Di sisi lain, satu hal yang diyakini bersama bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Artinya, ketika seseorang menyatakan dirinya seorang muslim, maka secara otomatis ia siap diatur dengan aturan islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Sementara pendapat yang hendak memisahkan agama dari panggung politik sama seperti orang-orang sekuler atheis atau mereka yang setengah-setengah dalam mengamalkan Islam. Syariat hanya diyakininya sebatas aturan masjid dan sekitarnya saja. Sementara dalam lingkup negara dianggapnya tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ini.

Syaikh Muhammad Syakir Syarif menyebutkan bahwa ada dua bentuk sekulerisme pada hari ini, yaitu sekulerisme atheis (tidak mengakui adanya Allah) dan sekulerisme non atheis. Setelah menjelaskan keduanya, beliau berkata, “Kesimpulannya; Sekulerisme dengan kedua bentuknya tadi merupakan sebuah kekafiran yang sangat nyata, tak ada keraguan sedikitpun dalam hal ini. Maka siapa saja yang memercayai salah satu dari kedua bentuk tersebut, berarti telah keluar dari Islam. waiyadzubillah.

Sebab, Islam merupakan agama yang syamil. Islam mempunyai manhaj yang jelas dan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Baik aspek rohani, politik, ekonomi, moral dan sosial. Islam tidak membolehkan serta tidak menerima adanya manhaj lain yang mengatur aspek kehidupan tersebut. Karena Allah ta’ala berfirman tentang wajibnya masuk dalam manhaj dan ajaran islam secara kaffah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan…” (Al-Baqarah: 208)

Kemudian Allah Ta’ala juga berfirman tentang kafirnya orang yang menerima sebagian manhaj Islam dan menolak sebagian manhaj Islam lainnya:

“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (QS. Al Baqarah; 85) (lihat; Al-Ilmaniyah wa Tsimaruha Al Khabitsah, Muhammad Syakir As-Syarif, hal. 8)

Bagaikan Saudara Kembar yang Saling Membutuhkan


Dalam Islam, politik menempati peran yang cukup penting. Demikian juga sebaliknya, di dalam berpolitik, Islam juga menjadi pijakan utama. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya memang mustahil untuk dipisahkan. Pentingnya posisi politik bahkan diletakkan hanya satu garis di bawah kenabian. Ketaatan kepada pemegang posisi politik harus diberikan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa’: 59)

Ayat di atas menjadi salah satu dalil yang dipegang oleh para ulama dalam menyimpulkan wajibnya umat islam memiliki pemimpin. Sebab, seorang pemimpin menjadi penentu tegaknya islam secara kaffah.

Bahkan beberapa ulama, seperti al-Mawardi dalam Ahkamus Sulthaniyah, Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, Al-Baidhawi dalam Hasyiah Syarh Al-Mathali’, Al-Iiji dalam Al-Mawaqif, mendefinisikan kepemimpinan di dalam islam sebagai pengganti (tugas) kenabian dalam melindungi agama dan mengatur (urusan) dunia dengan petunjuk agama.

Atas dasar ini pula lah Ibnu Taimiyah menuliskan, “Wajib diketahui bahwa kepemimpinan yang mengurus urusan manusia termasuk kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama dan dunia tidaklah tegak kecuali dengannya. Segala kemaslahatan manusia tidaklah sempurna kecuali dengan memadukan antara keduanya, di mana satu sama lain saling menguatkan. Dalam perkumpulan seperti inilah diwajibkan adanya kepemimpinan, sampai-sampai Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengatakan, ‘Jika tiga orang keluar bepergian maka hendaknya salah seorang mereka menjadi pemimpinnya’,” (HR. Abu Daud)

kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan, “Rasulullah mewajibkan seseorang memimpin sebuah perkumpulan kecil dalam perjalanan, demikian itu menunjukkan juga berlaku atas berbagai perkumpulan lainnya. Karena Allah Ta’ala memerintahkan amar ma’ruf dan nahi munkar, dan yang demikian itu tidaklah sempurna melainkan dengan kekuatan dan kepemimpinan. Demikian juga kewajiban Allah lainnya seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, shalat Jumat hari raya, menolong orang tertindas, dan menegakkan hudud. Semua ini tidaklah sempurna kecuali dengan kekuatan dan imarah (kepemimpinan).” (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy Syar’iyyah, Hal. 169)

Tentang pentingnya agama terhadap pemimpin negara, dalam sebuah riwayat Utsman bin Affan Radhiallahu ‘Anhu juga mengatakan:

إنَّ اللهَ لَيَزَعُ بالسُّلطانِ مَا لا يَزَعُ بالقُرْآنِ

“Sesungguhnya Allah Ta’ala memberikan wewenang kepada penguasa untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh Al Quran.” (Imam Ibnu Katsir, Al Bidayah wan Nihayah, 2/12)

Tentang riwayat ini, Syeikh Utsaimin menjelaskan, “Di antara manusia ada yang bisa diperbaiki dengan menggunakan kekuatan penguasa, dan di antara mereka juga yang bisa diperbaiki dengan ayat al-Qur’an, jika dibacakan al-Quran dia sadar dan itu bermanfaat untuknya. Namun ada jenis manusia pelaku kejahatan yang tidak bisa disadarkan kecuali dengan kekuatan pemerintah. Singkatnya, seorang pezina setelah terbukti berzina, apa yang pantas diberikan kepadanya? ya didera (dijilid). kita tidak mengatakan kepadanya, ‘mari kita bacakan al-Qur’an saja dan kita ingatkan tentang bahaya zina atau yang semisal,’ perlakuan yang tepat adalah dijilid. Sebab, hal itu lebih efektif untuk mencegah dia agar tidak kembali melakukan zina.” (Liqa Baab al-Maftuh, Syekh Utsaimin, 24/130)

Demikian juga sebaliknya, politik atau negara juga tidak bisa dilepaskan dari agama. Karena agama merupakan landasan dalam berpolitik sehingga keduanya harus berjalan beriiringan. Sementara kaidah yang menyatakan, tidak ada politik dalam beragama dan tidak ada agama dalam berpolitik (La siyasata fid din wa laa din fis siyasah) sejatinya adalah kaidah yang lahir dari pemikiran sekuler. Kaidah ini pertama kali dimunculkan oleh salah seorang ustad dari al-Azhar, Syekh Ali Abdur Raziq, yaitu dalam kitabnya Al-Islam Wa Ushulul Hukmi tahun 1925 M.

Kekeliruan kaidah ini pun telah dibantah oleh mayoritas para ulama pada zamannya, seperti Syekh Muhammad Rasyid Ridha, Syekh Muhammad Syakir, Syekh Muhammad Khidir Husein, Syekh Muhammad Bakhit, Syekh Muhammad Thahir Bin ‘Asyur dan sejumlah ulama lainnya. pemikiran yang membentuk kaidah ini tidak lain adalah pemikiran kaum sekuler yang hendak memisahkan agama dari kehidupan umat Islam.

Pada akhirnya hai’ah kibar ulama al-Azhar yang dipimpin oleh Grand Syeikh al-Azhar saat itu, Muhammad Abu Fadhl dan beranggotakan empat belas ulama senior memutuskan untuk mengeluarkan Syekh Ali Abdur Raziq dari jajaran ulama al-azhar dan memecatnya dari jabatan qadhi. (Muqaddimah Fi Fiqhi Nidham As-Siyasi al-Islami, Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, hal; 3)

Kehadiran agama dalam bernegara adalah sebuah keharusan.


Syaikhul Azhar, Syaikh Muhammad Khidir Husein berkata, “Memisahkan agama dari panggung politik merupakan penghancuran terhadap sebagian besar ajaran agama dan hal yang demikian tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin kecuali setelah mereka tidak beragama Islam lagi (murtad).” (Tahkimu Syariah karangan Dr. Sholah Showi hal. 33)

Agama dan Negara (politik) adalah dua hal yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Jika salah satunya hilang maka akan timbul kerusakan. Politik yang dipisahkan dari agama akan melahirkan pemimpin yang rakus dengan kekuasaan dan tidak peduli dengan rakyat. Sementara agama tanpa negara juga tidak akan berjalan secara sempurna.

Karena itu, tepat sekali jika Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al Ghazali, dalam Ihya ‘Ulumuddin, 1/17, mengungkapkan, “Sesungguhnya dunia adalah ladang akhirat, agama tidaklah sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar; agama merupakan pondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa pun yang tidak memiliki pondasi maka akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Tidaklah sebuah kekuasaan dan hukum bisa sempurna kecuali dengan adanya pemimpin.” Wallahu a’lam bis shawab! [Ambi/Kiblat]