RUU Terorisme Mau Direvisi, Eh Definisinya Malah Bingung Sendiri, Terorisme Itu Apaan Sih?

(Ambiguistis) - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme Arsul Sani berbicara soal perkembangan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM). Pembahasan RUU Terorisme, kata Arsul, masih macet di definisi atau pengertian terorisme.


Selain itu, Arsul pesimistis jadwal target penyelesaian tidak akan tercapai. Ini karena RUU Terorisme masih dibahas seputar definisi.

"Kalau melihat tren pembahasan yang ada sekarang, saya tidak yakin schedule yang menjadi target penyelesaian, yaitu di masa sidang yang akan datang, pertengahan Maret sampai Mei tak tercapai. Sekarang ini, tahap pembahasan masih di sekitar pasal tentang definisi itu, kan ada pasal 1 kan tentang definisi," ujar Arsul di kantornya, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Arsul juga menyebut saat ini Panja belum membahas pasal-pasal seperti perluasan kewenangan dan pidana materiil. Belum dibahas juga pasal penguatan kelembagaan, apalagi pelibatan TNI dalam DIM.

"Kita belum masuk pembahasan pasal perluasan kewenangan, penangkapan, dan penahanan, belum. Belum masuk juga pasal pidana materiil, pasal penguatan kelembagaan, apalagi membahas secara komprehensif pasal tentang pelibatan TNI dalam DIM," ungkap Arsul.

Arsul berkata tak mungkin RUU Terorisme dibahas cepat, kecuali Pansus tiap hari menggelar rapat. Ini tak dimungkinkan karena Pansus juga punya kegiatan lain.

"Kecuali Pansus tiap hari di masa sidang rapat. Itu tidak mungkin karena Pansus punya kegiatan lain," katanya.

Arsul juga menceritakan hambatan lain dalam pembahasan RUU Terorisme. Masih banyak pihak yang belum satu suara dalam pembahasan menjadi salah satu hambatannya.

"Persepsi di internal pemerintah harus satu dulu, terkesan belum satu suara. Ketika kita baru bicara judul saja, misalnya, ada yang ingin judul sesuai dengan pakem, berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan karena ini perubahan dan diajukan perubahan judulnya ya kayak UU lain kalau diubah," jelas Arsul.

"Kedua, ada yang pengin diubah, jadi UU nomor sekian tahun sekian tentang. Tentangnya saja ada dua, yang satu bilang pemberantasan terorisme berarti menghilangkan kata tindak pidana, yang satu kata pemberantasannya diganti menjadi penanggulangan terorisme. Tak hanya di DPR, tapi di pemerintah pun implisit juga belum satu. Kalau di DPR eksplisit," imbuhnya.

Saat ini, kata Arsul, dari total 118 DIM, yang sudah dibahas baru sekitar di bawah 20 DIM. Untuk target selesainya pembahasan RUU Terorisme sendiri, Arsul belum bisa memastikan kapan, tapi ia akan berusaha semaksimal mungkin agar cepat.

Namun, untuk penyelesaian perbedaan definisi terorisme, Arsul ingin selesai pada masa sidang berikutnya.

"RUU terorisme bukan UU yang hanya memuat pidana materiil. Di RUU Terorisme, ada persoalan hukum acara. Soal kewenangan penangkapan, jangka waktu lamanya, TNI kewenangannya gimana, nangkep orang apa gimana, itu kan hukum acara. Kemudian juga penguatan kelembagaan. Siapa leading sistemnya itu di pemberantasan terorisme. Kalau sekarang masih Polri. BNPT fokus pencegahan," ucap politikus PPP ini.

"Harus di masa sidang yang akan datang. Kalau tak bergerak dari definisi, ya nggak jadi-jadi. Definisi juga menentukan mana tindakan yang terorisme. Kayak si Ulil itu, tapi di Alam Sutera enggak. Kalau sekarang nggak terjawab, tidak ada definisinya. Judgement-nya jadi di penegak hukum semata," tutupnya. (Sumber: Detik)