Zionis Israel Membuat Undang-Undang Legalitas Perampasan Tanah Palestina

(Ambiguistis) - Hanya berselang beberapa pekan sejak Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyetujui pembangunan kembali wilayah permukiman di Tepi Barat, Knesset meloloskan hak negara untuk merampas tanah milik warga Palestina. Mereka seakan tidak peduli meski aturan itu mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk sekutu dekatnya sendiri.


Dilansir harian The Washington Post, Kamis (9/2), aturan ini dibuat untuk melindungi permukiman Yahudi yang sudah dibangun di atas tanah pribadi milik warga Palestina, 'baik atas itikad baik atau perintah negara', dari kemungkinan perintah pengadilan untuk evakuasi dan penggusuran. Alhasil, ribuan rumah yang dibangun secara ilegal itu kini terlindungi.

Aturan ini mendapat dukungan penuh dari Netanyahu, di mana dia menyebutkan kepada pemilihnya tidak ada pemerintah yang berbuat banyak untuk penduduknya. Dia juga mengaku sudah menyampaikan aturan baru itu kepada Gedung Putih.

Sementara, pihak oposisi mengecam lolosnya aturan tersebut yang dianggap mereka terburu-buru dan memperingatkan dunia akan berbaliknya dukungan dunia terhadap Israel. Hal ini juga membuat Israel bakal jaksa membawa perkara tersebut ke Pengadilan Pidana Internasional di Hague.

Tindakan ini bertentangan dengan peringatan yang diberikan Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer. Di mana Trump memandang pembangunan permukiman baru di tanah pribadi milik warga Palestina tidak akan membantu proses perdamaian di Timur Tengah.

Sadar aturan ini bakal membuat menuai gugatan internasional, Israel sendiri telah memerintahkan seluruh diplomatnya di dunia untuk menghadapi pelbagai kritikan. Aturan ini hanya bisa dihentikan berdasarkan perintah Mahkamah Agung.